PKS mengklaim Anies Rasyid Baswedan, merupakan calon presiden yang diinginkan oleh para pekerja atau buruh. Wakil Ketua DPP Ketenagakerjaan PKS Indra mengatakan hal itu tercermin dari banyaknya buruh dan aktivis yang mengikuti acara peringatan Hari Buruh di DPP PKS pada Sabtu (6/5/2023).
Saat itu, para buruh akan menyampaikan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan. “Dan ini menegaskan bahwa Anies Rasyid Baswedan juga didukung dan dicari oleh para pekerja Indonesia, karena rekam jejaknya yang sebenarnya,” kata Indra dalam jumpa pers di DPP PKS.
Indra berkata, Anies akan memperjuangkan aspirasi juga hak buruh jika terpilih menjadi presiden. Pada 6 Mei nanti, PKS dan Anies akan mendengar aspirasi buruh yang hadir. Diketahui para pekerja ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.
Indra mengatakan selain buruh, para pengemudi ojek online dan buruh migran juga akan hadir dalam Peringatan Hari Buruh DPP PKS pada Sabtu pekan ini. “Calon presiden Anies Rasyid Baswedan akan hadir lalu mendengar aspirasi buruh.
Dan Insya Allah akan memperjuangkan aspirasi buruh ketika terpilih nanti pada Pemilu 2024,” jelasnya. Di sisi lain, Indra menyayangkan masih ada aktivis atau serikat buruh yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024.
Padahal Indra menyebut, Ganjar adalah kader partai yang mengusung UU Cipta Kerja. Ciptaan, yaitu PDI-P. Gubernur Jawa Tengah memiliki rekam jejak menetapkan upah minimum provinsi (UMP) terendah di Indonesia di daerah yang dipimpinnya.
Indra menyampaikan UMP yang ditetapkan lebih rendah dari Papua, Aceh, Banten dan Kalimantan. Karena itu, menurutnya, aktivis buruh yang mendukung Ganjar justru paradoks.
“Bagi kami, menghadirkan calon presiden yang termasuk pengurus dari partai pengusung utama omnibus law Cipta Kerja, merupakan paradoks dari pernyataan para aktivis yang bisa bersama Ganjar di masa mendatang,” ujarnya.
Dalam rangka memperingati Hari Buruh juga, DPP PKS meminta Presiden Joko Widodo mencabut sejumlah aturan yang dianggap menyengsarakan buruh, termasuk UU Cipta Kerja. PKS percaya bahwa peraturan perundang-undangan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pekerja atau buruh.
Indra menyebut UU Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang digembar-gemborkan Jokowi mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh, malah membuat partai oligarki. Hal ini membuat buruh sengsara.